Belanja di App banyak untungnya:
Belanja di App banyak untungnya:
Belanja di App banyak untungnya:
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meminta dukungan pemerintah Arab Saudi dalam rangka memberi fasilitas penyelenggaraan ibadah haji 2024 mendatang. Permohonan itu disampaikannya secara langsung pada Menteri Transportasi dan Logistik Arab Saudi Saleh Al Jasser.
Budi mengatakan, pihaknya membutuhkan bantuan pemerintah Arab Saudi agar maskapai penerbangan Indonesia mendapat waktu slot terbang tambahan sebesar 20 ribu kuota haji.
Tidak hanya itu, Budi juga meminta dukungan kepada operasi bandara haji Jeddah, PPMDC, untuk untuk berinvestasi sebagai pemegang saham dan operator bandara-bandara haji dan umroh di Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dukungan ini akan mendorong peningkatan trafik dari Jeddah dan Madinah ke Indonesia," kata Budi dalam keterangannya, dikutip Senin (4/12/2023).
Budi juga menyampaikan bahwa Indonesia dan Arab Saudi telah menjalin hubungan bilateral yang baik dan saling menguntungkan di sektor transportasi. Salah satu peluang kerja sama yang akan datang menyangkut penerbangan haji.
"Ini merupakan momentum besar bagi kedua negara untuk melanjutkan kerjasama di bidang transportasi, yang selama ini telah berjalan dengan baik. Masih banyak peluang kerjasama yang bisa dijalin khususnya untuk penerbangan haji dan pengembangan transportasi perkotaan," ujarnya.
Melalui kesempatan yang sama, pemerintah Saudi juga menyampaikan harapannya agar Indonesia turut mempromosikan penggunaan kereta cepat Haramain. Terutama kereta cepat untuk jalur Madinah - Jeddah - Makkah sebagai salah satu bentuk peningkatan pelayanan haji dan umrah untuk jemaah Indonesia.
Sebagai informasi, pertemuan keduanya dalam rangka kunjungan Menhub Budi ke ibukota Arab Saudi, Riyadh pada Minggu (3/12/2023). Pertemuan tersebut membahas peluang kerjasama kedua negara di bidang transportasi.
Selain itu, ada penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi. Kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan adanya saling pengakuan antar kedua negara terkait pendidikan dan pelatihan maritim, sertifikat keahlian pelaut, dan sertifikat kesehatan untuk bekerja di atas kapal, sesuai dengan standar internasional.
